Tulang Bawang — Ratusan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tuba Bersatu (FWTB) di Kabupaten Tulang Bawang menggelar aksi damai di halaman kantor bupati setempat, Senin (15/09/2025)
Gerakan unjuk rasa itu muncul disebabkan oleh rasa kecewa, sudah dua tahun wartawan atau perusaan Pers / media tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo, hanya segelintir perusahaan Pers yang mendapatkan program kucuran dana kerjasama MoU pemberitaan.
Kordinator Lapangan (Korlap) Suhirmansyah, menegaskan bahwa oknum Pejabat Kadis Kominfo dinilai menghambat akses informasi publik serta mempersempit ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan di lingkungan Pemkab Tulang Bawang.
“Kami merasa diperlakukan tidak adil. Padahal pers adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi ke publik. Kalau akses ditutup, ini jelas merugikan masyarakat luas,”tegasnya.
FWTB menilai tindakan Kadis Kominfo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya pasal-pasal yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kewajiban pejabat publik untuk mendukung kerja jurnalistik yang profesional dan akuntabel.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Wartawan Tuba Bersatu menyampaikan enam poin tuntutan utama:
- Evaluasi dan Copot Kadis Kominfo yang dinilai tidak transparan dan tidak mendukung keterbukaan informasi.
- Audit Anggaran Kominfo APBD 2024–2025 oleh Kejaksaan Negeri dan Polres Tulang Bawang untuk mengusut potensi penyalahgunaan anggaran publikasi.
- Transparansi Dana Publikasi agar dikelola secara adil, profesional, dan merata untuk semua media.
- Pengembalian Anggaran Publikasi ke SKPD Masing-Masing, demi efisiensi dan desentralisasi penggunaan anggaran.
- Penghapusan Aturan Rumit yang menyulitkan media dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah.
- Keberlanjutan dan Transparansi dalam Proses Kerja Sama Media Cetak, agar keberadaan media lokal tetap terjaga.
Aksi ini akhirnya mendapat respons langsung dari Bupati Tulang Bawang, Qudratul Ikhwan, yang menemui para jurnalis di lokasi. Ia menyatakan bahwa semua kebijakan pemerintahan selalu memiliki dasar hukum, namun pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan serius.
“Saya telah instruksikan jajaran untuk mengkaji ulang kebijakan yang dikeluhkan rekan-rekan media. Pemerintah daerah terbuka untuk evaluasi demi perbaikan,” ujar Qudratul.
Di akhir pernyataannya, Qudratul sempat menyinggung waktu shalat yang segera tiba dan menutup dialog dengan ajakan kepada semua pihak untuk tetap menjaga komunikasi yang santun dan konstruktif.(*)
