Kartu KKS dan Rekening KPM Bansos di Tulang Bawang Diduga Digelapkan ?
TULANG BAWANG – Salah satu masyarakat Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di wilayah Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung, mengaku tidak pernah menerima bansos dalam bentuk apapun.
Setelah di cek data – datanya, ternyata nama lengkap dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan KK nya itu sudah terdaftar dan masuk di data Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2018, namun hingga hari ini, bulan Februari Tahun 2026 yang bersangkutan tidak memegang kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
“Saya dari dulu tidak pernah dikasih bantuan. Banyak orang – orang pada dapat dan ngambil bantuan, beras, buah buahan, telor dan sayuran. Tapi saya tidak pernah dapat,”terang tangis salah satu KPM di Kecamatan Banjar Agung, Jumat sore, 13 Februari 2026.
Suatu hari, dulu, kata nenek berusia lebih dari 65 tahun itu, ia pernah datang ke balai kampung untuk minta beras yang di bagi – bagikan kepada masyarakat. Ia merasa punya hak untuk mendapatkan beras bantuan itu hidupnya sangat susah dan layak untuk dapat bantuan.
“Saya pernah nangis nangis Pak datang ke balai kampung minta beras. Saya tidak punya beras dan makanan, saya orang miskin, tapi tidak dapat bantuan. Mereka pada dapat bantuan, kok saya tidak dapat. Saya datang minta beras sambil nangis pak,”beber nenek renta dengan tangisan berlinang air matanya.
Kasus ini kemudian dikordinasikan dengan salah satu pendamping PKH di wilayah Kecamatan Banjar Agung. Setelah dilakukan cek data, ternyata benar dan valid bahwa nama dan NIK telah terdaftar di data Kemensos sebagai penerima bansos.
“Ayo kita cek dan lihat bersama ya, sebentar ya, apakah nama dan NIK nya terdaftar. Yok kita lihat di sini, ini ada, ada , nama dan NIK nya ada terdaftar di Kemensos, masuk kategori desil 3, layak dan berhak dapa bansos,”terang pendamping PKH.
Terkait dengan buku rekening yang diterbitkan oleh pihak Bank Mandiri berbeda nama dengan nama KPM di dalam data Kemensos, serta kartu KKS yang tidak ada pada KPM, ia menyarankan agar menelusuri ke pihak Bank Mandiri.
“Telusuri ke pihak Bank Mandiri, kenapa bisa beda begitu dan kartu KKS nya telusuri di petugas yang ada di kampung, mungkin pihak aparat kampung tahu di mana kartu KKS nya,”sarannya detail.
Sementara itu Koordinator TKSK Kabupaten Tulangbawang, Rismayanti, saat dikonfirmasi di kediamannya merasa kaget dan mengaku sangat menyesalkan atas terjadinya dugaan penyimpangan program bantuan sosial dalam kategori PKH maupun BPNT.
Bunda Risma menyarankan agar melakukan pendampingan kepada KPM untuk melakukan penelusuran guna mendapatkan hak hak nya. Bahkan menyarankan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian.
“Terimakasih atas informasinya. Bila benar ada penyalahgunaan buku rekening dan kartu KKS maka itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Kartu KKS dan buku rekening KPM jangan sampai di salah gunakan. Laporkan kepada kepolisian,”tegas Bunda Risma.
Pihak pendamping korban penyimpangan, Rahmad Effendi, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas, yakni akan membawanya ke ranah hukum, laporan ke pihak kepolisian apabila pihak terkait tidak segera menyelesaikan secara kekeluargaan.
”Kami sudah menginformasikan kepada para pendamping PKH, pihak TKSK, maupun pihak aparatur kampung. Masalah ini harus segera diselesaikan dengan pihak penerima bansos. Dan akan kami laporkan ke polisi bila tidak segera di laporkan. (*)
